Tampilkan postingan dengan label Sosial. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sosial. Tampilkan semua postingan

13 Januari 2009

Banjir pun Datang…

Oleh Isbedy Stiawan ZS



SIAPA nyana banjir datang dan mengepung Kota Bandar Lampung. Hari itu, 18 Desember 2008 jelang sore, hujan yang hanya 2 jam mampu menggenangi sebagian Kota Tapis Berseri—terutama terparah Kecamatan Tanjungkarang Pusat—belum secara pasti kerusakan rumah, namun tak ada korban jiwa.

Warga yang saat itu berada di luar, misalnya di Jalan Kartini, menyaksikan laut bagai masuk ke kota. Jalan macet total. Kendaraan tak bisa bergerak, bahkan sebuah mobil sebagaimana divisualisasikan liwat gambar oleh Radar Lampung (19/12) terombang-ambing laksana perahu.

Menyaksikan penayangan stasiun LTV tentang banjir yang ditengarai terbesar kedua setelah puluhan tahun lalu itu, hati pun berdebar-debar: cemas. Seperti menyaksikan ulang penayangan tsunami di Aceh. Gambaran kecemasan tampak dari wajah warga yang rumahnya terhantam banjir. Perasaan takut memenuhi wajah mereka, terutama yang harus menyelamatkan diri di bubungan rumah.

Seorang teman yang berada di sekitar Jalan Kartini dan mengalami kemacetan, sempat-sempatnya mengirim pesan pendek ke telepon seluler saya, begini: “Bandarlampung banjir. Jalan macet total. Apa kabar Walikota? Banjir ini merupakan geladi kotor pencanangan Visit Lampung Year 2009? Hehehe…”

Saya tak membalas guyonan pesan pendek dari teman itu. Segera saya kontak kerabat yang tinggal di kawasan Kaliawi, Jalan Teuku Umar dekat RSU Abdul Muluk, serta di Telukbetung. Dari merekalah saya tahu, kalau kawasan Kaliawi, Jalan Teuku Umar, dan Kartini air sudah mencapai setengah meter di jalan raya.


Musibah dari Allah
Siapa pun mahfum dan segera akan mengatakan, setiap bencana adalah musibah. Sedangkan musibah datangnya dari Allah. Ini sudah sunnatullah, tak terbantah.

Tetapi, jangan lupa, Allah pun mengingatkan manusia bahwa kerusakan yang terjadi di laut dan daratan ini karena ulah tangan manusia. Dan, saya sefaham dengan Wakil Walikota Bandar Lampung Kherlani pada Dialog Ekslusif di LTV, bukan saatnya saling menyalahkan. Karena musibah banjir 18 Desember 2008, tidak ada yang salah dan tak ada yang benar. Tetapi yang kita inginkan sekarang, solusi agar banjir yang terjadi ini tak terulang lagi.

Kata kunci yang bisa kita tangkap dari Kherlani, bahwa Pemkot dan masyarakat Bandar Lampung mesti membangun kesadaran pentingnya menjaga lingkungan. Terutama lingkungan yang berpeluang mendatangkan banjir.

Cukupkah kesadaran masyarakat pada lingkungan dibangunkan, sementara pengembang dan ataupun penguasa dibiarkan dengan cara diberi izin mengeksploitasi lahan-lahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai penyerapan air?

Bandar Lampung, sebagai ibukota Provinsi Lampung, ternyata sudah sulit mendapati lahan kosong sebagai—seperti disebut Prof. Dr. Ir. Ali Kabul Mahi—(dijaidkan) embung. Bahkan, lahan hijau rasanya cuma satu: Taman Kota di Wayhalim (baca Lampung Post, 18/12; hal. 1).

Selebihnya, bukit-bukit di Bandar Lampung nyaris tak lagi berfungsi sebagai penyerap dan (atau) penahan air. Saya kira pernyataan bahwa bukit-bukit di Bandar Lampung kebanyakan bukit kapur dan tak dapat difungsikan sebagai penyerap air, perlu dibuktikan secara ilmiah. Tetapi, setidaknya, jangan sertamerta terbuka peluang pemkot semena-mena “melelang” bukti-bukit tersebut kepada pengembang atau penguasa untuk dijadikan hunian serta digerus tanahnya untuk menimbun tepi pantai.

Kawasan Kemiling yang berada di dataran tinggi, kini nyaris menjadi “kota baru” sehingga membabat lahan hijau. Hal yang sama di kawasan Susunanbaru, Batuputu, dan seterusnya yang kini pelan-pelan namun pasti akan berubah menjadi perumahan, hunian, dan entah apa lagi.

Pembangunan besar-besaran yang tak terencana dan mengabaikan tata ruang kota, saat musim hujan karena tak ada lagi penahan dan penyerapan air akan berakibat banjir. Kendati pemerintah berulang menanggulanginya dengan cara, misalnya, membikin drainase ataupun melebarkan sungai-sungai (way) yang ada. Serta memindahkan warga yang rumahnya berada di bantaran sungai ke tempat lain. Cara itu tak menjamin Bandar Lampung tak tergenang oleh banjir.

Bandar Lampung tak bisa disamakan dengan Jakarta. Kota ini berada di antara perbukitan dan laut, sedangkan Jakarta di bawah permukaan laut. Kalau Amsterdam saja yang nyata-nyata berada jauh di bawah permukaan laut tak terkena banjir, kenapa Bandar Lampung bisa diterjang banjir?

Banjir, sekali lagi, memang bencana sekaligus musibah. Dan, manusia yang beriman akan berujar: musibah adalah cobaan yang datang dari Allah. Akan tetapi, apakah Tuhan tak memberi kekuasaan pada kita untuk menolak musibah seperti banjir, sekiranya kita sadar pentingnya menjaga, menata, dan memelihara lingkungan? Eksploitasi terhadap lingkungan bukti keserakahan kita.

Idealnya memang, seperti dinyatakan Wakil Walikota Kherlani, persentase antara pembangunan dengan penghijauan haruslah berimbang. Kenyataannya, pembangunan di Bandar Lampung amatlah pesat tanpa (rasanya) memikirkan adanya kawasan hijau. Ada berapa banyak kawasan hijau, bukit yang dibiarkan keasliannya, embung, drainase yang refresentatif, dan seterusnya?

Eksploitasi Bukit Lungsir yang jauh-jauh hari ditolak oleh warga yang didukung LSM peduli lingkungan namun tetap dibiarkan oleh Pemkot, akhirnya terbukti longsor. Dan, di mana Walikota Eddy Sutrisno saat warga sekitar Bukit Lungsir yang menjadi korban menyambangi rumah dinasnya?

Artinya apa? Peran pemerintah sangatlah diharapkan, sebab mengantongi kebijakan. Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya tertumpu pada warga, jika pemerintah terus-terusan memberi izin dan membuka peluang penguasa/pengembang menggerus lingkungan.

Saya membayangkan, jika hujan lebih besar dibanding yang terjadi 18 Desember lalu mengguyur Bandar Lampung, tentu akan lebih besar lagi menelan kerugian dan (mungkin saja) korban. Jika ini tak segera dicari solusinya, ke depan kota ini akan jadi apa jika musim hujan yang datang tiap tahunnya?

Semoga saja, apa yang dibayangkan ini tidak mewujud. Selamat tahun baru warga Bandar Lampung, dan (jangan) lupakan musibah banjir!•

----------------
* sumber Radar Lampung, 23 Desember 2008

17 November 2008

Pasar tanpa PKL, tak Asyik....


Oleh Isbedy Stiawan ZS




PASAR adalah tempat transaksi antara penjual (pedagang) dengan pembeli untuk suatu urusan yang sama: jual-beli. Untuk yang lebih makro, pasar adalah sebuah pusat bertrransaksi suatu barang (berharga) dari pedagang kepada pembeli. Kemanfaatan pasar—tradisional maupun modern—dirasa sangat besar bagi masyarakat.

Jika dulu kala, masyarakat hanya memanfaatkan suatu lahan kosong untuk betransaski yang kemudian disebut pasar (tradisional). Seiring pembangunan kota, akhirnya fungsi pasar pun dibuat sesuai kebutuhan masyarakat yang juga terus berkembang. Maka, meski pasar tradisional tidak ditinggalkan, masyarakat pun menghendaki pasar yang lebih besar dengan fasilitas yang lebih lengkap—bahkan difasilitasi dengan alat pendingin (AC) dan eskalator maupun lift.

Meskipun pasar modern sejenis mal atau supermarket—kini alfamart dan indomart juga menyerbu hingga ke perkampungan demi memudahkan masyarakat pembeli—ternyata warung-warung kecil dan juga pedagang kaki lima (PKL) tidak lantas gulung tikar karena terdepak dan terbunuh. Pedagang kaki lima, ibarat benalu dalam konotasi positif, akan selalu hidup dalam situasi pasar apa pun. Di pasar-pasar tradisional di pedesaan, misalnya, para pedagang bermodal lumayan akan mendirikan tenda, maka PKL hanya berehampar selembar plastik turut meramaikan.

Artinya, PKL akan selalu tumbuh pada setiap tempat transaksi jual-beli. Saya mengamsalkan, PKL seperti rumput. Bayangkan rumput yang tibba-tiba tumbuh justru di dalam pot bunga walaupun tidak kita tanam sebelumnya. Cobalah cermati sebuah pot berisi bunga di halaman rumah, jika tidak kita urus akan tumbuh jenis rumputan.

Begitu pula PKL. Mereka akan segera tumbuh (ada) sepanjang kita menyebut pasar. Jadi pasar dan PKL—atau sebaliknya: PKL dan pasar—tisdak bisa tidak unrtuk kita pisahkan (ceraikan) satu sama lainnya. Hanya saja, jelas ada perbedaannya. Jika PKL tentulah para pedagang yang bermodal tidak besar yang kemudian kita golongkan sebagai pedagang ilegal. Sedangkan pedagang legal adalah pedagang yang memiliki kios, counter, atau toko dengan modal melebihi yang dipunyai PKL. Berbeda dengan PKL, pedagang legal (berdagang di toko) dikenai sewa pertahun dan ditarik pajak usahanya.

Oleh sebab itu, pedagang legal cenderung “dimanjakan” oleh penguasa—dalam hal ini pemerintah—karena dapat membantu pembangunan. Biasanya pula pedagang legal lebih tertib, bersih, dan dianggap selalu (bisa) menjaga ketertiban dan kenyamanan. Sementara PKL kebalikannya: ditengarai kerap menciptakan keruwetan, kesemrawutan, kesumpekan, dan kemacetan di sekitaran pasar.

Dan, layaknya rumput di dalam pot, PKL harus dicabut hingga (kalau perlu) sampai ke akarnya. Hak hidup PKL pada akhirnya sama dengan rumput di dalam pot, tidak diperkenankan. Kalau pun memaksakan diri untuk hidup, dengan cara kekerasan pun dilakukan demi ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Apalagi kalau PKL sudah dianggap mengganggu perekonomian pedagang legal, mesti dijaga dan digebah sampai PKL benar-benar tidak bisa begerak di pasar.

Pikiran dan pendapat seperti itulah, boleh jadi, memicu Pemkot Bandar Lampung untuk memperindah kotanya dengan cara menyapu bersih PKL. Adalah PKL di Bambu Kuning (BK), Pasar Pasir Gintung, dan sekitaran Pangkal Pinang, dan lain-lain, menjadi prioritas operasional Pemkot Bandar Lampung. Pembersihan PKL dari kota Bandar Lampung, sebenarnya bukan semata pemkot ingin kembali merebut Adipura sebagai kota terbersih dan terindah, tapi untuk suatu kepenrtingan yang lebih besar. Boleh jadi kepentingan antara pemkot dan pengembang.

Para “juragan” pasar tentu tak mau rugi ketika ia mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membangun atau mengembangkan sebuah pasar. Setelah pasar dibangun atau dikembangkan maka fasilitas itu harus di isi. Kalau tidak di isi, modal pengembang (pengusaha) pembangunan pasar tersebut tidak akan kembali. Pemodal mana yang mau menanggung resiko rugi?

Itulah mengapa akhir-akhir ini Pemkot Bandar Lampung begitu bersemangat menggusur para PKL di BK. Alasannya sederhana: menyelamatkan pedagang legal yang kadung menempati lantai II BK. Siapa pedagang legal di lantai II? Selain para pedagang yang sudah memiliki toko di lantai I—konon karena mereka punya modal bisa mengambil dua sampai tiga bok di lantai II, juga bweberapa PKL yang mungkin sudah tak tahan diusir dan digusur. Tetapi, berdsagang di lantai II BK ternyata tak bernasib seperti pedagang yang menempati lantai I. Tegasnya, pembeli masih enggan naik ke lantai II: akibatnya sudah sdapat dipastikan, pembelinya sepi. Karena itu berdampak pada omzet penjualan. Jika dibiartkan berlarut-larut para pedagang legal itu akan rugi sdan akhirnya tutup.

Sementara itu, pemkot menyediakan tempat bagi PKL bermodal pas-pasan di lantai III. Konon para PKL yang mau pindah ke lantai III mendapat jaminan bebas sesa alias digratiskan. Persoalannya di sini bukan ihwal gratis bagi para PKL. Yang membuat PKL bersikeras tak mau menempati l;antai III BK, pertama: kondisinya yang rawan kecelakaan. Lantai yang dikhawatirkan suatu saat bisa ambruk, tangga yang hanya terbuat dari besi juga sulit dijamin kekuatannya. Kedua: diperkirakan pembeli enggan ke lantai III setelah tiba di langtai II.Bahkan pembeli sudah merasa cukup berbelanja di lantai I. Ketiga: PKL sudah terbiasa selama ini menempati lingkar cincin BK, sehingga bukan tidak mungkin akan memulai dari nol lagi jika dipindah ke lantai III. Lahan (rezeki) para PKL di lantai I sebelum pembeli memasuki Pasar BK, dan para pembeli ini bukan bersaku tebal dus tak akan mau repot-repot menempuh lantai III. Bukankah masyarakat bersaku tipis cenderung memilih yang praktis-praktis? Kalau harus sulit, mereka akan memilih membeli di supermarket atau mal. Selain “dimanjakan” oleh fasilitas yang ada, sekalian “mejeng”—sikap seperti ini tak bisa dipungkiri dalam masyarakat yang baru “melek kota”.

Apa mau dikata, itu sebabnya barangkali kenapa para PKL BK lebih baik tetap bertahan tak mau pindah ke lantai II dengan berjualan walaupun secara kucing-kucingan dan berubah layaknya pedagang asongan. Para PKL memburu para pembeli sebelum memasuki BK dengan menawarkan barangnya yang relatif murah itu. Strategi baru yang dilakukan para PKL tersebut memicu iri para pedagang legal di lantai II. Sebab, selagi masih “berkeliartan” para PKL, otomatis pembeli yang naik ke lantai II menjadi sepi. Padahal, mefeka telah mengeluarkan uang untuk mendaftar Rp500 ribu, bok (hamparan) Rp1.200 ribu, bulanan Rp300 ribu—total Rp5.300 ribu. Kemudian untuk sewa pertahun adalah Rp8 Juta. Data ini saya perloleh dari salah seorang PKL di BK.

Iri adalah perasaan lumrah manusia. Tetapi, untuk urusan “perut” bisa berakibat lebih fatal. Dari rasa iri pedagang legal di lantai II terhadap PKL, saya bernalogi begini. Karena mulai terasa pembeli sepi ke langtai II, para pedagang legal menganggap “biang dari segala biang” menurunnya omset penjualan di lantai II adalah PKL yang tetap berkeliaran di wilayah BK. Sebagai pedagang legal dan membayar lagi, maka mereka punya hak untuk diperhatikan oleh pemkot dan pengembang. Dari langkah inilah, kemungkinan tak terbantahkan, pemkot “menurunkan” pasukan Pol. PP dengan tugas mengamankan sekaligus membersihkan BK dari PKL yang berkiliaran. Pemkot Bandar Lampung tak akan mampu mendanai ratusan Pol PP setiap hari untuk bertugas di BK, akhirnya bukan mustahil pengembang urun dana dalam masalah ini. Logikanya simpel saja: “pasukan” Pol PP itu butuh makan karena bertugas seharian di BK, juga perlu rokok bagi “ahli hisap”. Kabar yang saya peroleh di lapangan—juga dari PKL—setiap Pol PP memeroleh uang saku Rp15 ribu dari pemkot dan Rp50 ribu dari pengembang BK ditambah nasi bungkus perorang/hari dengan lauk ayam (telur). Kalau rumor ini benar, berapa dana yang harus disiapkan oleh pemkot dan pengembang hanya untuk mematikan hak yang sama dan dilundungi undang-undang untuk mencari nafkah di bumi ini dari PKL?

Bentrok PKL dan Pol PP yang terjadi Kamis (10/4) sehingga kedua belah pihak cedera, diduga—boleh jadi dugaan ini salah—sehari sebelumnya “perang urat syaraf” antara pemkot dan PKL di media massa soal pengelolaan pasar yang akan dibangun di lahan milik PT KAI di Stasiun Tanjungkarang. Seperti diberitakan Radar Lampung (10/4), pihak HPKL BK (Himpunan Pedagang Kaki Lima Bambu Kuning) menuding pemkot telah mencatut gagasan mereka untuk membangun Pasar Wisata Bambu Kuning Square di tanah milik PT KAI Stasiun Tanjungkarang. Ketua HPKL Zulkarnaen merasa dikijangi pemkot soal pembangunan BK Square. Ia menuding pemkot seperti sedang memanen di lahan gagasan orang. (Baca Radar Lampung: “PKL yang Merintis, Pemkot yang Panen”). Berita ini menjawab pernyataan Kepala Dinas Pengelola Pasar Syaiful Anwar di harian sama, sehari sebelumnya (9/4).

Sungguh, perang urat syaraf secara terbuka (terpublikasi) ini semakin memeruncing keadan saja. Pada kenyataan, bukan pemkot menghilangkan masalah tapi justru membikin masalah baru. Yang saya ketahui, mungkin sejak 2007 lalu ketika PKL BK digusur, sudah mulai tercetus gagasan dari PKL BK membuka lahan baru. Merintis BK Square ini sudah lama, bahkan sudah muncul saat Kepala Dinas Pengelola Pasar, waktu itu Hanibal HS. HPKL BK-APPSI Lampung pada 1 Januari 2008 bertemu dengan Dirut PK KAI di Bandung untuk mempresentasikan keinginan mereka menyewa lahan di Stasiun Tanjungkarang milik PT KAI. Kata sepakat pun dipeoleh. HPKLBK-APPSI Lampung mengantongi persyaratan dari Bandung, yakni secarik rekomendasi dari Pemkot Bandar Lampung.

Tetapi rekomendasi yang diperlukan HPKL BK tak kunjung diterima, justru pemkot mengeluarkan statemen akan membangun pasar bagi PKL di lahan justru yang sudah lama “diinginkan” HPKLBK-APPSI. Pemkot juga menemui Dirut PT KAI di Bandung. Apakah pemkot tak punya gagasan lain kecuali “menyadap” ide HPKL BK?

Mengenai BK Square yang digagas HPKL BK akan dijadikan pasar wisata—dengan perpaduan tradisional dan modern—yang mengingatkan pada Pasar Beringharjo (Yogyakarta) atau Pasar Sukowati (Bali), dapat dikatakan sbagai kepedulian para PKL mendukung program pemerintah di bidang pariwisata. Apa lagi, Lampung telah mencanangkan pada 2009 mendatang sebagai kunjungan wisata Lampung (Visit Lampung Year 2009). Artinyta, HPKL BK-APPSI Lampung tidak semata hanya memplaning pusat perniagaan di sana, tapi berpikir lebih jauh untuk mendukung kesuksesan pariwisata di daerah ini.

Diakui atau tidak, Bambu Kuning sebenarnya sudah menjadi trade mark, ikon, dan sekaligus menjadi penanda bagi Kota Bandar Lampung. Para pendatang—wisatawan lokal—dari luar Lampung merasa belum ke daerah ini jika tidak menjejakkan kakinya di Pasar Bambukuning. Dan, BK identik dengan PKLnya yang mendenyutkan jantung pasar tertua di Bandar Lampung itu. Ibarat irama, PKL BK yang ikut memainkan salah satu alat musik sehingga mengharmoniskan suatu komposisi.

Oleh karena itu, saya benar-benar miris tatkala terjadi chaos pada Kamis (10/4) lalu antara PKL dan Pol PP sehingga kedua pihak mengalami luka sebagai puncak, konon, dari perlakukan tak senonoh dan pelecehan sebagai bentuk arogansi pihak keamanan sipil pemkot kepada PKL. Insiden ini sudah kali kesekian dialami PKL BK, seolah PKL tak bisa keluar dari kemalangan. Akankah nasib PKL—bahkan yang ada di kota ini—bisa menghirup udara nyaman tanpa harus setiap hari digayuti ketakutan digusur aparat ketertiban umum?

Akhirnya, saya hanya bisa berdoa Pasar Wisata BK Square yang dirintis HPKL BK-APPSI di lahan milik PT KAI di Satasiun Tanjungkarang terwujud. Semoga Pemkot Bandar Lampung bisa menahan diri untuk tidak turut campur apa lagi sampai mengklaim ingin menfasilitasi pembangunan pasar di sana sebagai bentuk kepedulian mensejahteraan para PKL. Cobalah, untuk kali ini saja, pemkot bersikap tut wuri handayani bagi terwujudnya impian para PKL BK yang selama ini termarjinalkan sebagai warga negara.

Bravo PKL BK, selamat berjuang mewujudkan gagasan demi mendukung perkenomian di Bandar Lampung ini. Salam.

Pasca Penggusuran PKL:

BK Sepi, Transaksi Sembunyi

Oleh Isbedy Stiawan ZS



SETELAH Pemkot Bandar Lapung sukses menggusur pedagang kaki lima (PKL), terutama yang beroperasi di Pasar Bambukuning (BK), suasana di pasar tertua itu sekarang tidak saja rapi tapi benar-benar sepi. Para pembeli bisa dengan mudah sekali masuk ke dalam pasar tersebut.

Tetapi, kesuksesan pemkot menertibkan PKL di sana tidak sertamerta menyelesaikan kemacetan di sekitar BK. Perparkiran di sana kerap tidak tertampung. Kenderaaan mobil yang terparkir di bagian Barat dari BK terkadang dua baris berjejer, kerap menyulitkan kenderaan yang hanya numpang lintas. Parkir mobil kadang sampai mendekati pos polisi.

Beberapa kali saya singgah di BK hanya ingin menikmati ketakriuhan seperti sebelum penggusuran. Memang terasa longgar (tidak sumpek) dan saya dengan mudah sekali mengelilingi dalam BK dan keluar lagi tanpa harus “bersenggolan” dengan pengunjung lainnya. Barangkali “tangan jahil” pada kondisi seperti sekarang, tidak akan berani—bukankah para pencopet akan piawai di dalam situasi berdesakan?—dan sulit sukses menjarah korbannya.

Saya juga sempat ke lantai II yang telah direnovasi oleh swasta, aduhai rapi karena belum semua terisi. Saya, mungkin juga pengunjung lainnya, akan menghirup udara segar karena belum tercemar bau keringat yang biasanya dalam suasana sesak. Hanya “sekali tolakan” rasanya saya bisa memutari seluruh kios yang ada di lantai II itu.

Informasi yang saya peroleh dari seorang PKL, untuk mendapatkan fasilitas di lantai II mereka dikenakan biaya mendaftar Rp500 ribu, bok (hamparan) Rp1.200 ribu, dan perbulan dikenakan lagi Rp300 ribu—total Rp5.300 ribu. Sementara itu, sewa pertahun Rp8 Juta. Tentu saja biaya-biaya itu di luar salar perhari dan barangkali ada juga untuk uang kebersihan.

Pedagang di lantai II yang mayoritas pemilik toko Iantai I—konon bisa mengambil 3 sampai 4 bok—sebenarnya tidak bernasib baik seperti di lantai I. Omset mereka jauh menurun dengan penghasilan yang didapat di lantai I. Diperkirakan menurun 80 persen. Jelas ini kendala untuk memakmurkan para pedagang di BK.

Ketika saya menaiki tangga yang hanya terbikin dari besi untuk menuju lantai III, pertama kali saya digayuti rasa cemas. Pasalnya saya meragukan tingkat kekokohan tangga itu, apalagi bila rencana pemkot berhasil memindahkan seluruh PKL dan PKL mau mengisi fasilitas yang disediakan—konon gratis—oleh pemkot, karena pembeli—ini hanya asumsi—akan ramai ke lantai III sebab harga jual PKL sangat miring. Maka bisa dibayangkan peluang kecelakaan sangat terbuka. Tetapi, asumsi lain, tetap pembeli tak akan berani ke lantai III disebabkan rawan ambruk. Saya kira tim dari Unila juga telah menyangsikan kekokohan lantai III.Tingkat berbahayanya sangat tinggi.

Sebagai orang yang biasa berangan-angan (berimajinasi), ada semacam ketakutan akan peristiwa misalnya jika lantai III BK ambruk disebabkan tak mampu menahan beban pembeli yang mungkin saja berlebihan. Atau tangga menuju lantai III itu patah karena terus-menerus menyanggah beban pengunjung yang lalulalang. Alih-alih BK yang memang usianya sudah lumayan tua walau telah direnovasi, insiden dari banyak pasar modern yang jebol dindingnya atau tangga yang ambruk maka perlu juga BK ini dikhawatirkan dan dicermati tingkat kecelakaannya. Meski insiden atau kecelakaan bagian dari takdir Ilahi.


Sembunyi-sembunyi

Maka bukan mengada-ada rasanya jika para PKL yang tadinya memenuhi pinggiran empat pesegi BK dan dianggap biang keruwetan dan kesemrawutan oleh pemkot sehingga terbit kebijakan penertiban (lebih popularnya “penggusuran”) berkeras tak mau pindah atau mengisi lantai III, meskipun ada jaminan “gratis”. Maaf, sengaja saya kasih tanda petik (“) karena ukuran gratis di negara kita ini acap interpretasi (dan konotasi) ganda.

Para PKL akhirnya memilih melakukan “perlawanan” kepada pemkot, betapa pun yang dilakukan para “wong cilik” itu tidak frontal maupun anarkis. Saya menyaksikan para PKL tetap berdagang dengan cara menawarkan kepada pembeli layaknya pedagang asongan. Mereka tak lagi meletakkan barang-barangnya di lapak seperti sebelum penggusuran, melainkan mengemas ke dalam tas asongan. Berkeliling sambil menawarkan ke setiap pengunjung BK. Memang cara ini ada yang sukses, tapi lebih banyak “apes”.

Seorang PKL—ibu rumah tangga, sebut saja Mimi—yang sempat saya tanya, mengaku berdagang dengan “cara baru” itu hanya bisa membawa pulang Rp200 ribu perhari tapi paling sering tidak terjual sehelai pakaian pun. Wajahnya yang digelayuti kecemasan karena khawatir “dicokok” Pol PP yang setia setiap saat mengawal ketertiban di sana. Wajah-wajah cemas dari para PKL adalah potret setiap hari yang bisa kita saksikan di BK pasca-penggusuran. Sebuah potret buram dari rencana besar pemkot untuk merebut kehormatan bernama Adipura!

Pemandangan lain yang kini bisa kita saksikan dari para PKL yang tergusur di BK, seakan mereka berubah menjadi manusia yang ligat, cekatan, dan selalu waspada terhadap lingkungannya. Selain itu, tumbuh kekompakan—perasaan solidaritas—di antara mereka. Apabila Pol PP memergoki mereka masih berjualan walau secara sembunyi dan lalu memburu para PKL, PKL lainnya berteriak-teriak maupun bersuit-suit sebagai rambu-rambu bagi yang lain sekaligus untuk memecahkan konsentrasi Pol PP. Para PKL yang tengah menawar atau mencari pembeli, secepatnya melempar barang dagangannya kepada keluarganya yang biasanya sengaja duduk di motor atau menyembunyikan ke sembarang toko yang ada di BK. Setelah aman, mereka ambil lagi dan kembali menjajakan. Sepertinya, mungkin karena solidaritas akibat sama-sama teraniaya, sedikitpun tak khawatir barangnya kemudian raib.

Cara sembunyi dan sesekali kucing-kucingan layaknya pedagang asongan di stasiun ataupun di pelabuhan dan terminal, kini tak lagi merupakan pemandangan aneh di BK. Apabila Pol PP bernyali ingin mendekati para PKL maka keluarganya yang tergabung dalam organisasi (anggota) HPKL (Himpunan Pedagang Kaki Lima) secepatnya membikin pagar tubuh (mengganti istilah pagar betis yang saya tengarai masih rapuh). Sekiranya sudah dianggap aman, HPKL kembali ke tempatnya masing-masing sambil tetap berkelompok dan para PKL memulai aktivitasnya lagi. Ini terus berlangsung hingga sore.


Intimidasi

Cerita lain lebih ironi dari PKL BK bahwa tak jarang Pol PP menangkapi para PKL yang berani tetap berdagang secara sembunyi-sembunyi. Jika tertangjkap langsung digiring ke pos pamong. Di sana PKL disuruh menandatangani perjanjian bermaterai yang isinya, kira-kira, apabila kedapatan masih berjualan di BK akan dimasukkan ke tahanan selama 6 bulan dan didenda Rp5 juta.

PKL yang tertangkap barang dagangannya ditahan, menyerahkan KTP, dan pada sore harinya diambil. Karena irtu yang tertangkap pada hari itu tidak akan berdagang, dan itu berakibat tak akan membawa pulang uang. Padahal,bukan tak mungkin, anak-anaknya di rumah menanti orang tuanya membawa uang unrtuk makan esok dan iain sebagainya.

Tak jarang pula, menurut seorang PKL, Pol PP mengeluarkan kata-kata cemooh yang cenderung berbau SARA dan tak layak dikeluarkan oleh seorang pamong. Ketidaknyamanan seperti itu akhirnya berbuntut pengaduan atas perlakukan tak senonoh Pol PP ke polisi.

Seharusnya ini tak terjadi. Bagaimana pun intimidasi dan cacimaki (cemooh) bisa tidak dilakukan, sekiranya Pol PP yang ditugaskan dapat menahan diri. Artinya, tidak arogan. Apalagi semata-mata untuk memuaskan satu pihak—dalam hal ini pengusaha yang merenovasi lantai II, karena menganggap aktivitas PKL yang kini “berkeliaran” telah menganggu perekoniian para pedagang di lantai II—sehingga tega-teganya mereka berbuat kasar kepada PKL.

Tampaknya sikap kewkeh para PKL tak bepindah ke lantai III BK disebabkan urusan keberlangsungan hidup keluarga. Berdagang di tempat lama, walau hanya menjelang Lebaran dan tahun ajaran baru sekolah baru menangguk pembeli cukup banyak, mereka masih punya harapan setiap harinya. Berbeda jika harus atau dipaksa menempati lantai III yang selain rawan bahaya juga akan berkurang pembeli berkunjung ke sana. Masyarakat saat ini sudah terbiasa dididik hal-hal praktis sekaligus dimanjakan oleh kemudahan. Pasar modern, misalnya, dilengkapi fasilitas lift dan eskalator, serta ruangan ber-AC. Harga yang juga acap bersaing dengan yang ada di BK. Jadi, kalau hanya mau membeli pakaian dan celana untuk apa sulit-sulit ke lantai III BK. Lebih baik dan gampang ke supermarket kan?

Kebersamaan (kekompakan) yang tercipta di antara PKL itu patut dipuji, sekaligus ini sejatinya adalah peluang bagi elit politik jika ingin memobilitaskan. Bukan bermaksud ingin melebar ke masalah politik mengingat saat ini jelang pilkada di Lampung, cuma alangkah sayangnya jika potensi besar mendulang “suara” dari (keluarga) PKL itu dibiarkan menguap. Saya katakan “menguap”, sebab tak mustahil, para PKL yang setahun teakhir seperti dilupakan, ditinggalkan, dan dibiarkan menanggung sendiri penderitaannya akan berubah apriori pada Pilkada—bahkan berakibat akan membentuk gerakan golput. Jelas ini akan merugikan semua kandidat dan pendidikan politik kurang berjalan baik. Maka potensi ini harus dicari solusinya.


BK Square

PKL yang tergabung dalam HPKL kian menunjukkan kebersamaan. Seraya tetap mempertahan eksistensinya di BK, HPKL bekerja sama dengan PT Istana Karya Mandiri kini sedang merencanakan pembangunan Pasar Wisata Bambukuning Square di kawasan Stasiun KA Tanjungkarang.

Sengaja pasar wisata itu tetap menggunakan nama Bambukuning, menurut saya, untuk mereduksi popularitas BK. Konon tim BK Square sudah beberapa kali menggelar peremuan di Bandung dengan pihak PT KAI dan pengembang. Mereka—eks PKL BK—beharap tidak terlalu lama impian berdirinya Pasar Wisata BK Squaere terwujud di Bandar Lampung. BK Square ini juga ditengarai akan menjadi percontohan dalam pengembangan pasar.

BK Square memadu antara pasar modern dan tradisional, (mugkin) layaknya Pasar Beringharjo (Yogyakarta) dan Pasar Sukowati (Bali), akan dijadikan sektor lain bagi devisa pariwisata sebagaimana namanya: Pasar Wisata. Karena itu, tepatlah jika BK Square didirikan sekaligus dapat menunjang program Visit Lampung Year 2009 yang dicanangan Pemda Provinsi Lampung.

Perjalanan BK Square sejatinya sudah mencapai pengguliran. Tetapi, konon, masih terkendala oleh belum diberikannya rekomendasi dari Pemkot Bandar Lampung. Boleh jadi, di sini adanya tarik menarik kepentingan pemkot dengan HPKL BK, dan boleh jadi pihak-pihak lain sehingga rekomendasi bahkan bisa pula izin pembangunan (IMB) itu akhirnya terhambat atau dihambat.

Sekali lagi, ketika saya berdialog dengan seorang pengurus HPKL, pemkot menginginkan Pasar Wisata BK Square harus bisa merangkul seluruh PKL di Tanjungkarang (Jl. Pangkal Pinang, lingkar cincin Bambukuning, Pasar Tengah, dan Pasar Bawah). Sementara pihak HPKL BK mengatakan baru bisa memrioritaskan PKL BK mengingat BK Square hanya bisa menampung 400 unit. HPKL BK tentu akan mendahulukan anggotanya daripada PKL lain, meskipun sama-sama bernasib buruk karena penggusuran tapi merasa punya hak yang sama dalam hal mencari nafkah di kota ini. HPKL BK juga bersikeras yang mengelola pasar tersebut karena merasa menggagas pembangunan BK Square, selain itu kalau mereka yang mengelola sewa bisa ditekan sekecil mungkin sebab sesama anggota/pengurus HPKL maupun senasib sebagai PKL di BK.

Bahkan, ironinya, pekembangan teranyar pemkot sudah menemui Direktur Utama PT KAI di Bandung agar dapat mengalihkan pembangunan BK Square dari HPKL BK ke Pemkot Bandar Lampung. Itu sebanya, kemungkinan rekomendasi yang diperlukan HPKL BK sebagai syarat yang diminta PT KAI Bandung sampai kini belum pula diterbitkan.

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Syaiful Anwar sebagaimana dilansir salah satu media di daerah ini (9/4), pihak pemkot sudah “mengantongi” izin pengelolaan lahan stasiun unrtuk PKL. Pertemuan pemkot dengan pihak PT KAI juga sudah disepakati harga sewa Rp500 juta dan pemkot menyiapkan anggaran Rp1,4 miliar. Sungguh, dalam hal ini pemkot telah berhasil “mencuri” wacana pembangunan pasar bagi PKL di kawasan PT KAI stasiun Tanjungkarang. Sementara penggagas awal yakni HPKL BK yang telah bertemu langsung dengan Dirut PT KAI di Bandung dan siap menyewa selama 25 tahun, seperti tertutup oleh suara pemkot.

Boleh jadi pemkot telah membaca peluang yang “menggiurkan” di dalam pembangunan BK Square. Artinya dari rencana ini, pemkot tak saja bisa memetik pendapatan dari pajak bangunan, izin membangun (IMB), penunjukan pengembang yang sejauh ini ditengarai berpeluang bisa “main mata”, sampai penyewaan unit (kios) setelah pasar rampung yang sering berharga tak sesuai kantung PKL.

Ibarat sebuah lingkaran setan perlu dicari “mantranya”, layaknya benang kusut maka dibutuhkan jemari lembut untuk bisa mengurainya. Selamat berjuang….*