Selamat Datang Wisatawan

Oleh Isbedy Stiawan ZS


Momentum akbar di daerah ini, selain Pemilu 2009, ialah Visit Lampung Year 2009 (Tahun Kunjungan Wisata Lampung) yang telah diluncurkan Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu akhir Desember 2008. Harapan dan target dari Visit Lampung Year 2009 juga sudah digaungkan.

Kepala Dinas Budpar Lampung M. Natsir Ali menargetkan 1,2 juta wisatawan domestik (wisdom) dan 24 ribu wisatawan luar (Lampung Post, 24/8), 3 juta turis lokal-mancanegara (Lampost, 1/11), dan terakhir menargetkan (target waspada) 1,5 juta minimal 1 juta turis berkunjung ke Lampung (Lampost, 4/1/2009). Target itu tampak tak konsisten, atau karena bimbang? Anggaran untuk mensukseeskan kunjugan wisata Lampung tersebut sebesar Rp1,2 miliar.

Untuk mendukung kesuksesan Visit Lampung Year 2009 sejumlah hotel dan tempat hiburan serta bebagai kawasan strategis dimanfaatkan untuk promosi dengan bebagai spanduk atau banner. Hanya sayang, lanching Visit Lampung Year 2009 sebagaimana pemberitaan di media massa lebih terkesan bernuansaq basa-basi. Tampak kurang siapnya Pemda Lampung menggelontorkan program wisata 2009. Seorang karib yang terlibat mensukseskan Visit Lampung Yearr 2009 mengeluhkan minimnya anggaran promosi. Padahal, dunia pariwisata tidak akan bisa berjalan tanpa ditunjang oleh dana promosi.

Bali, sebagai daerah tujuuan wisata (DTW) paling besar dan sukses menyedot devisa dari pasar pariwisata, tidak akan lepas dari persiapan dana promosi yang besar pula. Media promosi dilakukan tak hanya cetak atau elektronik, melainkan website mauoun email. Kesuksesan dunia wisata Provinsi Bali sebab kesediaan fasilitas yang baik, kesiapan masyarakat yang ikut mendukung, serta pemerintah yang tak sekadar menjalani program (anggaran). Sehingga tiap wisatawan—terutama dari luar negeri—yang merasa terpuaskan, mereka akan mempromosikan kepada yang lain. Promosi dari mulut ke mulut dari wisatawan itu lebih cepat dipercaya, tinimbang promosi yang diterima melalui brosur atau media cetak dan elektronik.

Persoalan dunia wisata di Lampung tidak mungkin bisa disejajarkan dengan Bali yang jauh lebih dulu maju. Dengan wisata Jawa Barat saja sulit menandingi. Oleh sebab itu, perlu pengorbanan (dalam hal ini dana) yang tidak kecil di samping keseriusan pengelolaan dunia pariwisata Lampung, jika ingin memegtik buah dari Visit Lampung Year 2009.

Tampak dunia wisata cenderung latah. Hanya karena ada program dari pusat bernama Visit Indonesia Year 2009, daerah-daerah pun terjangkit demam visit. Sementara ukuran visit di daerah seperti Lampung yang andalan objek wisatanya minim serta pengelolaan yang sekadar, sulit rasanya mendulang wisatawan sebagaimana ditargetkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung tersebut. Alih-alih turis mancanegara (wisman), merebut hati wisdom saja mungkin tak bisa tercapai.

Dengan tagline Lampung menjadi rumah kedua sejatinya menunjukkan daerah ini tak berdaya berhadapan (bersanding) dengan daerah-daerah lain yang lebih maju pariwisatanya. Sebagai “rumah kedua”, apa yang dapat diharapkan oleh wisatawan? Mereka—para wisatawan—lebih baik dan lebih menjanjikan kepuasan mengunjungi Bali, Yogyakarta, Jabar, Lombok, Sumatera Utara, Sumbar, atau Sumsel misalnya, ketimbang Lampung.

Banyak alasan bagi wisatawan tak singgah atau memilih Lampung. Di antaranya, objek wisata yang ada di Lampung bisa didapat di daerah-daerah lain; wisata tualang yang mestinya digarap dengan serius sudah disediakan oleh provinsi lain; kecerdikan gajah bermain bola sudah bukan lagi satu-satunya nilai jual daerah ini, pasalnya sejumlah daerah memiliki gajah—bahkan Bali konon kini mendatangkan gajah dari Sumatera! Lalu apa lagi yang hendak ditawarkan (dijual?) dari objek wisata di Lampung, dan rayuan apa yang akan dikemas pemerintah agar wisatawan mau menjadikan Lampung sebagai rumah kedua?

Berharap terlalu muluk pada dunia wisata dengan sarana dan fasilitas objek wisata yang belum terkelola secara profesional, rasanya hanya memperpanjang masa mimpi. Sementara pasar wisata di daerah-daerah lain sudah lama mimpi itu dihapus dan sedang behadapan dengan realitas, bahkan tengah memanen. Hal inilah barangkali yang tak pernah (belum) disadari. Kita hanya asyik dalam mimpi dan takut berhadapan dengan kenyataan.

Membangun kepercayaan wisatawan, butuh dana dan keseriusan kerja. Pasalnya, menjual objek wisata bukan hanya menaburkan brosur, memajang ratusan spanduk, atau menggelar festival yang juga asal berlangsung, maupun mendatangkan wisatawan mancanegara yang ternyata semu. Apakah kita sudah hitung ulang objek-objek wisata yang menjadi andalan sudah siap menerima kunjungan wisatawan (mancanegara/domestik). Bagaimana fasilitas transportasi dari dan menuju objek wisata?

Wisatawan—terutama mancanegara—mengapa memilih Bali walaupun transportasi pesawat terbilang mahal, sebabnya mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Sadar wisata masyarakat Bali yang baik karena merasa dilibatkan bagi kemajuan pariwisata, salah satu pendukung sehingga para bule betah dan menjadikan Bali sebagai “rumah sendiri”—bukan rumah kedua seperti tagline pariwisata Lampung.

Objek pantai di Lampung, walaupun mungkin potensinya tak kalah menarik dengan wisata pantai di daerah lain, karena tidak dikelola profesional akibatnya tidak menjual. Wisatawan mancanegara lebih senang memilih wisata pantai di Bali, Lombok, Makasar—untuk menyebut beberapa objek wisata pantai, ketimbang menyeberangi Selat Sunda yang menyita waktu 6-7 jam apabila liwat darat dan hanya 1 jam jika menggunakan pesawat terbang; tapi tiket melalui udara tak berbeda banyak dengan tujuan daerah lain.

Oleh sebab itu, perlu pembenahan jika Provinsi Lampung ingin mengandalkan wisata pantai sebagai objek yang akan dijual dan menjual. Sejumlah wisata pantai yang membentang Lampung masih dikelola apa adanya dan sangat konvensional. Misalnya pantai Leguna Helau, Krakatoa Nirwana Resort, Pantai Bagus, Pasir Putih, Pantai Selaki, Canti, Pantai Wartawan, hingga Duta Wisata. Lempasing, atau pantai sepanjang Krui mendekati Bengkulu; terkesan kurang dikelola. Tidak eksotis, sebagaimana Kuta, Sanur, Lombok, maupun Makassar.

Apakah Visit Lampung Year 2009 mau menjual wisata tualang (avonturir)? Kaawasan mana lagi yang bisa disulap menjadi wisata yang penuh tantangan? Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) telah dijadikan hutan lindung, Pusat Latihan Gajah (PLG) WSaykambas sudah lama tidak terurus. Penghuninnya, bahkan, sudah dioper ke Batuputu. Gajah Lampung sudah tak lagi menjual dijaidkan ikon pariwisata.

Selain Festival Krakatau, Festival Begawi, Festival Waykambas, dan sejumlah festival di kabupaten/kota yang menjadi andalan, panitia Visit Lampung Year 2009 beharap Festival Durian Januari ini menjadi “maskot” pula. Tetapi, yang menjadi pertanyaan dipusatkan di mana Festival Durian? Di Wayhalim, Palapa, ataukah sekitar Tugu Diarian sepanjang Jalan Radin Imba Sukadanaham?

Pertanyaan lain, sejauh mana konsep sekaligus target dari Festival Durian 2009 dalam upaya menyedot turis berkunjung ke Lampung lantaran tergiur nikmatnya durian? Dan, kita harus jujur, Lampung bukan penghasil tunggal buah durian. Para pedagang, ketika ditanya, ia membeli durian acap dari Baturaja—selain duku. Karenanya, saya menganggap aneh kalau Festival Durian dijadikan program pendukung Visit Lampung Year 2009.

Lalu soal budaya, karena mungkin kesalahan dalam sistem penggalian dan pelestarian yang dilakukan pemda selama ini, kita pun kesulitan mendata kesenian dan kebudayaan (di daerah) Lampung yang masih hidup ataupun tak lagi dikenal. Saya kira, tinggal senibudaya yang masih dimiliki Lampung jadi andalan dan kalau mungkin “dijual” dalam pasar wisata menyambut Visit Lampung Year 2009.

Pemda Lampung mesti mencipta atau membangun kampung-kampung budaya demi melestarikan kesenian (dan kebudayaan) yang kemudian “dipasarkan” kepada wisatawan yang merindukan wisata eksotis, naturalis, dan kultural.

Kalau tidak, jangan berharap muluk-muluk bahwa Visit Lampung Year 2009 bisa memenuhi target 1,5 juta turis (lokal dan mancanegara) berkunjung ke daerah ini! *


-------
* sumber Lampung Post, Senin, 12 Januari 2009

GOR Saburai, Dibuang Sayang

Oleh Isbedy Stiawan ZS

BARANGKALI hanya seorang atau duaorang yang tak pernah akan terusik soal GOR Saburai tetap di situ atau dipindah ke tempat lain. Diruislag maupun tidak, tak akan memengaruhinya. Mungkin karena tiada kenangan dan tak ada kepentingan. Sementara mereka yang punya kepentingan, segera menyetujui rencana tersebut.

Tetapi, boleh jadi, kecuali saya. Ketika Pemprov Lampung berencana memindahkan GOR Saburai ke Kemiling karena telah direncanakan kawasan Kemiling menjadi pusat kegiatan olahraga dan senibudaya, saya merasa terusik.

Keterusikan saya bukan disebabkan gedung yang selama ini telah “memanjakan” olahragawan di daerah ini, dan saya berada di pihak olahragawan, melainkan alangkah sayangnya GOR Saburai “dibuang” (entah mengapa saya lebih suka menggunakan kata ini, konotasinya sama dengan “hilang” atau “dihilangkan”) padahal puluhan tahun telah menjadi “penanda” bagi Kota Bandarlampung. GORSaburai seakan titik tengah dari kota ini.

Terus terang saya banyak menyimpan kenangan pada kawasan Lapangan Enggal, jauh sebelum tegak dengan megah GOR Saburai dan Pasar Seni. Saya “anak Enggal” yang semasa kanak-kanak menjadikan lapangan (merah dan hijau) sebagai arena bermain sepak bola dan “pemungut” bola tenis lapangan. Betapa saya, si kanak dari Rawasubur, terkagum-kagum menyaksikan para petenis lapangan beraksi, bahkan kepada keluarga Gubernur Lampung Sjahroedin ZP yang kerap bermain tenis lapangan di sana. Saya juga penonton aktif setiap ada pertandingan sepakbola di kedua lapangan tersebut.

Pembangunan memang “mewajibkan” ada yang tergusur dan digusur. Pembangunan, terutama di ibukota Provinsi Lampung ini, terus berkembang. Dari pasar tradisional berkembang menjadi pasar modern: mal dan supermarket.Ruko (rumah toko) bak jamur di musim hujan menerobos hingga di luar pusat perbelanjaan: didayagunakan sebagai kantor hingga minimarket sejenis Alfamart dan Indomart. Para pengembang seakan berlomba untuk jadi “raja pasar dan ruko” di daerah ini. Akibat dari modernisme itu, Pasar Bambukuning tak terkelola dengan baik kecuali Pemkot Bandar Lampung hanya menjadikan pedagang kakilima biang kesemrawutan dan kemacetan di sekitar Bambukuning.

Pemerintah seperti mendominasi kebenaran, sedangkan masyarakat dituntut untuk selalu “patuh”dan “tunduk”pada program-program (terutama ditengarai pembangunan oleh) pemerintah. Betapa pun dampak negatifnya terbebani pada masyarakat. Tengoklah bangunan-bangunan berciri, tempat-tempat yang banyak menyimpan sejarah, ataupun kawasan yang telah dijadikan penanda bagi suatu kota, baik lambat maupun cepat akhirnya lenyap. Diganti atau berubah nama. Dan warga cuma mengingat dan mengenang. Mengapa kita begitu suka pada halihwal kenangan alias bernostalgia.

Kalau saja benar GOR Saburai dipindahkan ke kawasan Kemiling atas nama “tukar guling”, sungguh sebuah program kemunduran dari Pemda Lampung. Karena pemda akan dan telah “melenyapkan” sebuah area publik yang sudah menjadi penanda bagi daerah ini. Bayangkan, apakah akan disempurnakan kenangan warga terhadap Gedung Bengkok (kantor CPM di depan Bambukuning), asrama tentara yang kini jadi Toko Buku Gramedia ataupun bangunan-bangunan yang khas dan sulit tergantikan. Semua yang saya sebut itu kini tinggal cerita dan melekat sebagai kenangan.

Bandar Lampung, sebagai pusat provinsi, nyaris menyamai kota-kota metropilis. Kesibukan warganya, kepadatan lalulintas, ruko dan mal terus tumbuh, belumlagi hotel-hotel dibangun di sejumlah tempat. Ini semua penanda bagi sebuah kota yang tengah melaju. Karena itu akan berdampak pada kejiwaan masyarakatnya. Tidak cukup hanya membuka area publik yang ada dengan warung-warung jajan seperti di depan Kantor Gubernur, lesehan sepanjang Jalan Kartini, maupun taman kuliner. Tanpa pernah berpikir untuk memperkecil faktor psikologis masyarakat yang tengah merangkak menjadi modern. Pembangunan fisik kota tidak sebanding dengan menjaga stabilitas fsikis masayarakat akan bisa berbahaya. Bukan tak mungkin berdampak meningkatnya kriminalitas dan stres.

Itu sebabnya, seperti saya pernah tulis di Lampung Post beberapa tahun lalu, bahwa Bandarlampung membutuhkan ruang kontemplatif: ruang publik bagi mansyarakat untuk menghilangkan kejenuhan, refresing, dan area pertemuan dari berbagai tingkatan. Dan, untuk “menciptakan” ruang kontemplatif itu, paling tepat dan cocok adalah di kawasan Lapangan Enggal—lebih popularnya Saburai—yang memang tak saja sudah menjadi ikon (penanda) melainkan menyimpan sejarah besar. Betapa tidak, menurut cerita para tetua, Lapangan Enggal pernah djadikan apel akbar saat-saat Indonesia menyatakan kemerdekaan di tahun 1945. Apakah sejarah dan penanda itu mau kita biarkan terhapus dari kenangan kita sampai akhirnya benar-benar terlupakan?

Saya ingin memulangkan ingatan kita, seperti juga pernah saya utarakan dalam tulisan yang sama, sulit kita dapati pada suatu kota yang beranjak metropolitis lalu meniadakan atau sama sekali melenyapkan ruang publik (di Pulau Jawa terkenal dengan alun-alun) bagi masyarakatnya. Hanya berapa hektare—mungkin tak ada sama sekali—ruang publik disediakan pemerintah untuk warga dibanding berhektare untuk membangun ruko, mal, supermarket, pasar, perkantoran, dan hotel? Saya tak bisa bayangkan apa rupa bagi kota yang meniadakan area publik?

Memang realitasnya wilayah Saburai saat ini sudah sangat mencemaskan. Pada malam hari, sekitaran Saburai betebaran perempuan penjaja birahi dan banci. Pemandangan seperti itu jelas tak sedap. Seolah kawasan Saburai menjadi kumuh dan menggeremangkan bulu kuduk. Pada galibnya, jika di suatu kawasan telah hidup prostitusi maka di sana tumbuh pula warung-warung yang menjaja minuman beralkohol. Selanjutnya, biasanya, ranah kekerasan juga subur di sana..

Kembali ke soal GOR Saburai, seorang teman saya mengaku memunyai kenangan tersendiri. Soalnya, ia pertama kali berkenalan dengan wanita yang kemudian sepakat saling mencintai, karena bertemu di Saburai. Katanya, selepas kerja yang melelahkan ia pun iseng-iseng mengunjungi kawasan Saburai. Di Lapangan Merah itu, pada malam hari seolah disulap menjadi Pasar Malam. Para pedagang—dari penjual jagung bakar, sekoteng, nasi goreng, minuman, dan lain-lain memenuhi lahan itu yang sesekali juga dijadikan arena balap mobil dan motorcross—hingga menarik minat masyarakat ke sana.

Pengunjung bukan saja masyarakat kelas bawah melainkan warga yang datang mengenderai mobil mewah. Bahkan, saya pernah melihat seorang pejabat di Binamarga (PU) bertandang hanya untuk makan nasi goreng dan mengobrol dengan warga lain yang ditemui di satu meja milik pedagang.

Sebelum para pedagang ditata ke pinggir justru membuat suasana tidak lagi menarik. Seharusnya para pedagang itu dibiarkan seperti semula, meskipun barangkali terkesan kurang tertata. Tetapi, apakah setiap penataan sudah menjamin suasana menjadi nyaman? Apakah dibiarkan tak tertata akan berkonotasi tak indah? Sejauh apa mengukur keindahan yang cenderung relatif? Satu contoh, Pemkot Bandar Lampung yang dianggap berhasil “membumihanguskan” pedagang kaki lima di Bambukuning memang tekesan tidak lagi sesak dan semrawut. Tetapi, sebuah pasar tanpa keriuhan apakah masih disebut pasar? Tanpa adanya pedagang kaki lima, pasar akan menjadi lengang. Bambukuning kini semakin sunyi.

Karena itu, jika saja pemerintah benar-benar akan mewujudkan pemindahan GOR Saburai ke kawasan Kemiling, apakah tempat itu masih layak disebut Saburai? Saya bisa membayangkan sekiranya GOR Saburai disulap menjadi pusat perbelanjaan termegah, hanya akan memanjakan masyarakat jadi konsumerisme. Dan itu, tentu saja, hanya dimiliki segelintir orang berduit. Tidak untuk masyarakat dari kalangan mana pun sebagaimana telah berlangsung selama ini di Saburai.

Seandainya pusat perbelanjaan termegah dibangun di sana, selain akan memanjakan sifat konsumtif masyarakat juga akan timbul kecemburuan akibat kesenjangan sosial. Kalau saja ini dibiarkan—mungkin pula sengaja diciptakan—pemerintah akan membayar mahal untuk memperbaikinya kembali.

Suatu kelak jika Saburai benar-benar dipindah, kita hanya bisa bercerita dengan segala kenangannya: “dahulu kala di sini pernah ada Saburai, suatu kawasan yang telah menciptakan betapa kehangatan saat berbagi kata. Di Saburai ini pernah membangun kenangan manis antarwarganya, di sinilah sebagian masyarakat menjadikannya sebagai ruang publik mrembunuh kejenuhan. Dahulu kala…”

Ya. Saya termasuk salah seorang yang terusik ketika Pemprov Lampung ingin memindahkan GOR Saburai ke Kemiling dan kemudian menggantinya dengan pasar temegah di sana. Mengapa? Sederhana sana jawabnya: GOR Saburai sudah menjadi penanda bagi Bandarlampung, lalu apakah penanda itu mesti dilenyapkan begitu saja? Saya menganalogikan, Pemda Lampung tengah berencana menghilangkan suatu tanda (ciri) dari suatu kota. Dan itu sama artinya mengoperasi ciri dari fisikis seseorang.

Mengenai GOR Saburai, rasanya pendapat saya belum berubah. Saya mengangankan kawasan Saburai—termasuk di sana Pasar Seni, Lapangan Merah, dan Lapangan Hijau—dicipta sebagai ruang kontemplatif masyarakat di sini. Artinya, bukan pemindahan yang diprogramkan. Tetapi merenovasi atau membangun gedung yang diperuntukkan pusat kesenian, perbelanjaan souvenir, dan lain-lain. Sementara di area sekitarnya dijadikan taman: ditanami pohon yang bisa berlindung dan bangku taman, warung jajan yang ditata rapi dan indah. Jika itu terwujud, bukan tidak mungkin kawasan Saburai akan semakin banyak dikunjungi warga.

Mengapa pemerintah suka sekali dengan program yang tak memihak rakyat: hanya ingin memenuhi keinginan dan kepentingan segelintir orang untuk urusan lidah dan perut dengan mengataskannamakan menciptakan obyek wisata, lalu dibangun Taman Kuliner meski harus menyerobot fasilitas umum. Sungguh disayangkan kalau program seperti ini terus dipertahankan.

Alangkah baiknya jika kawasan GOR Saburai selain direnovasi seperti telah saya katakan di atas, Taman Kuliner yang ternyata “merampok” jalan umum itu dipindahkan juga ke GOR Saburai. Sementara Pasar Seni yang hidupnya kini bagai hidup segan mati tak ingin, secepatnya dicari solusi pengelolaannya agar tempat itu hdup,benar-benar sebagai tempat menjual karya seni. Bukan seperti kita saksikan kini, kios-kios yang ada nyaris sepi karena tidak dihuni dan tak ada aktivitasnya.

Ketimbang mengubah GOR Saburai menjadi pasar modern termegah, kenapa tidak direnovasi saja menjadi ruang kontemplasi. Artinya bangunan yang jadi kelak sebagai gedung kesenian, pusat perbelanjaan souvenir bagi pelancong (wisatawan), arena jogging (olah raga ringan lainnya), tempat pertemuan dan refresing warga, dengan mendesainnya sedemikian rupa sehingga sedap di mata dan nyaman di hati. Saya kira itu lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi semua kalangan. Kemudian lambat atau cepat akan membentuk imej kalau kawasan Saburai itu sebagai salah satu obyek wisata di Provinsi Lampung.

Alasannya, semua itu untuk mendongkrak kesuksesan pariwisata di sini. Sebab kalau kita hanya menjual obyek-obyek wisata yang dimiliki apa bedanya dengan daerah-daerah lain yang justru sudah lebih dulu maju dan Lampung tertinggal jauh. Misalnya soal atraksi gajah, wisatawan bisa mendapatkan di banyak daerah lain. Kemudian tentang keindahan pantainya, Bali sudah merebutnya melalui Kuta dan Sanur.

Semula saya mengangankan Bambukuning bisa seperti Pasar Beringharjo (Yogyakarta) atau Pasar Sukowati (Bali), namun pasar tertua di Bandarlampung itu sekarang sudah menjadi lain tatkala pemkot menggusur pedagang kaki lima. Padahal Bambukuning sudah dikenal dengan keriuhan khas dari PKL dan harga yang sangat miring oleh orang luar Lampung. Selain sudah berpuluh-puluh tahun PKL di sana bisa dijadikan aset tak saja buat pemasukan kas pajak (salar), juga menarik minat pelancong luar Lampung.

Itu sebabnya, pemda mesti melakukan terobosan yang harus lain dengan daerah mana pun di sektor pariwisata apabila Kunjungan Wisata Lampung 2009 (Visit Lampung Year 2009) mau mendulang kesuksesan,. Salah satunya, barangkali, dengan tetap mempertahankan kawasan Saburai tersebut. Tetapi peruntukannya yang diperbarui yaitu sebagai pusat wisata kota: di sana ada pertunjukan seni, pameran karya seni dan kerajinan khas Lampung, kuliner, souvenir, serta ruang publik bagi warga setempat.

GOR Saburai, memang dibuang sayang….*

Dari Tugu Siger ke BK Square

Oleh Isbedy Stiawan ZS

SETELAH Tugu Siger di Bakauheni (Lamsel) dibangun dan telah diresmikan Pemprov Lampung, awal Juli mendatang satu lagi yang akan menjadi ikon pariwisata bagi provinsi ini mulai dibangun di pusat Kota Bandarlampung. Dengan nama amat “presitisius” bagi dunia usaha dan pariwisata—Bambu Kuning Square (BK Square)—bakal menempati lahan PT KAI Stasiun Tanjungkarang.

Jika Tugu Siger menjadi tonggak, ikon, atau pendanda bagi dunia pariwisata di daerah ini atas inisiatif Gubernur Lampung Sjahroedin ZP, maka BK Square—jika terbangun—akan diingat sebagai buah karya Walikota Bandarlampung Eddy Sutrisno. Kedua bangunan yang boleh jadi akan bersejarah bagi Provinsi Lampung itu, mendakan terbukanya Visit Lampung Year 2009.

Saya terkenang mantan Gubernur DKI (bang) Ali Sadikin, sampai kini dikenang karena karyanya membangun Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM) dan “menyetujui” terbentuknya Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), taman binatang Ragunan, dan lain sebagainya. Kini, Sjahroedin seakan—meski tak terinspirasi dari bang Ali—membuat sejarah bagi Lampung lewat Tugu Siger dan (tak lama lagi) Jembatan Selat Sunda. Mau tidak mau, diakui ataupun tidak (mau) diakui, itu adalah prestasi gemilang kepemimpinan Sjahroedin ZP.

Tetapi, untuk tulisan ini saya tak hendak bicara Tugu Siger. Apalagi setelah diresmikan beberapa waktu lalu dan telah mendatangkan sejumlah tamu dari kedubes luar negeri di Jakarta belum banyak kegiatan berlangsung di sana untuk menyedot pengunjung dan menarik minat wisatawan (domistik dan luarnegeri) berkunjung ke Tugu Siger. Itu sebabnya, pengelola Tugu Siger yang dipercaya Pemrpov Lampung sat ini tengah merancang cara terbaik pusat wisat yang terletak di bebukitan Bakauheni tersebut bisa menarik. Sehingga masyarakat akan berduyun-duyun singgah atau sengaja berkunjung ke Tugu Siger.

Semula, saya adalah bagian yang menolak dibangunnya Tugu Siger. Penolakan saya waktu itu, prioritas daerah ini adalah bagimana “menyelamatkan” masyarakat miskin. Dan bukan pembangunan Tugu Siger yang melambangkan kemewahan karena dana yang dibutuhkan tidak kecil, apalagi menyedot dana APBD. Hanya saja Provinsi Lampung sampai kini tidak memiliki suatu bangun berciri dan menjadi ikon bagi daerah ini. Lampung tak memiliki Jembatan Ampera seperti di Palembang, tak ada tugu Monas sebagaimana Jakarta, tiada Stasiun Tugu yang amat terkenal di Yogyakarta, juga Jam Gadang selayaknya di Bukittinggi (Sumbar).

Beberapa bangunan yang berciri dan sesungguhnya menyimpan sejarah di daerah ini, di antaranya malah sudah punah—dihilangkan, ditiadakan, dihancurkan, ditukargulingkan, dstnya—sehingga “penanda” bagi kota ini benar-benar tak bisa lagi dinapaktilasi. Contohnya, ini berkali-kali saya sebut, gedung bengkok (Kantor CPM) di depan Pasar Bambukuning yang berubah menjadi pertokoan (ruko), Asrama Tentara yang kini ditempati Toko Buku Gramedia, Bengkel Hoffman yang berubah menjadi Toko Buku Fajar Agung, rumah-rumah penduduk berciri di perempetan Tugu Gajah Adipura sehingga dulu kerap pula disebut “Simpang Bengkulu”, sampai Gedung Dasaad yang terletak di depan Masjid Taqba JL Kotaraja yang cirinya kini telah berubah. Masih banyak lagi sebenarnya jika kita akan menapaktilas bangunan bersejarah dan berciri di daerah ini yang nyaris punah ataupun tak terawat dan terjaga kekhasannya.

Tak ada pihak yang bisa disalahkan dan menyalahkan. Pembangunan suatu kota memang cenderung (akan) ada yang korban (dikorbankan), terutama kota-kota yang tengah menuju metropolis seperti Bandarlampung. Apalagi, kita tahu, pembangunan tataruang Bandarlampung ditengarai kurang terkonsep. Oleh karena, sekiranya tak ada desakan “moral” dari masyarakat beberapa waktu lalu atas ruislag GOR Saburai oleh Pemprov Lampung, bukan tidak mungkin kawasan terbuka hujau itu jadi dipindah ke Kemeiling. Dan Saburai yang telah menjadi ikon bagi kota ini akan punah pula. Untunglah Pemprov—dalm hal ini Gubernur Sjahroedin ZP—segera menyadari dan mencabut rencananya. Soal batalnya ruislag GOR Saburai—semoga saja selamanya—juga tak ada yang harus kalah atau menang, disalahkan atau menyalahkan.

BK Square

Perjuangan panjang HPKL-BK (Himpunan Pedagang Kaki Lima Bambu Kuning) untuk “mengubah nasibnya” dari pedadang kaki lima yang dinilai pemerintah biang bagi kesemrawutan, kemacetan, dan kesumpekan pasar, kini menaik setinggat dengan memiliki tempat yang nyaman. Para PKL BK pasca penggusuran lalu hidup sebagai pedagang asongan yang diburu-buru para pamong, atau sejumlah PKL BK yang kemudian menganggur dan sangat sulit menghidupi keluarganya pascapenggusuran beberapa bulan (bahkan beberapa tahun) terakhir. Akhirnya “jalan kebangkitan” mulai terkuak, dan sebentar lagi akan menjadi kenyataan.

Eddy Sutrisno, walikota Bandarlampung, tampaknya memiliki persepsi sama dengan HPKL BK dan APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia): tiada yang lebih bijak untuk menyelesaikan masalah PKL ialah turut membuka ruang persoalan itu sendiri. Ketika HPKL-BK bersama APPSI didukung penuh dananya dari PKL-BK dan PT Istana Karya Mandiri untuk membangun BK Square bagi eks PKL Bambu Kuning yang tergusur, Pemkot Bandarlampung segera menyetujui. Sebagaimana pemberitaan media lokal, Eddy Sutrisno telah menandatangani rekomendasi pembangunan BK Square yang memang telah ditungu pihak PT KAI di Bandung.

Artinya, dengan rekomendasi itu sejatinya Pemkot Bandarlampung telah memberi teladan. Bukan ikan yang diberikan sehingga masyarakat menjadi malas, melainkan Walikota menyerahkan pancing lalu masyarakat (dalam hal ini PKL eks BK) berusaha mengail ikan. Satu sisi lagi, PKL eks BK bukan hanya menunggu pemberian ikan dari pemerintah. Dan, selalu “menyusu” kepada pemerintah yang kita tahu segudang persoalan yang mesti diselesaikan. Jadi, bukan hanya persoalan PKL yang diurus dan diprioritaskan pemerintah—dalam hal ini Pemkot Bandarlampung—karena itu wajar jika HPKL-BK menggandeng APPSI lalu meminta dukungan PT IKM untuk membangun sarana untuk mereka memancing.

Tentunya sampai terbitnya rekomendasi Walkot Bandarlampung (21/5), bukanlah “buah” yang hanya jatuh dari langit. Sebagaimana Kemerdekan RI yang tidak diberikan begitu saja oleh penjajah Jepang. Melainkan perjalanan HPKL BK amatlah panjang dan melelahkan. Kronologis yang pernah diungkapkan Ketua HPKL-BK Zulkarnain di media massa bisa dipahami sebagai perjuangan panjang dan meletihkan PKL eks BK untuk mendapatkan kail tersebut.

Peribahasa “jangan berikan ikan tapi berikan kail kepada anakmu” yang berarti untuk melatih anak agar juga berusaha untuk mendapatkan suatu yang diinginkan, dibuktikan oleh Pemkot Bandarlampung dan PKL eks BK. Bahkan, patut dipuji dari PKL eks BK yang hendak menempati BK Square tidak mengemis. Saya tak pernah mendengar keinginan PKL eks BK minta secara gratis bagiannya di BK Square, apatah lagi “memohon” adanya subsidi APBD Bandarlampung. Seharusnya apa yang ditunjukan PKL eks BK bisa dijadikan contoh bagi PKL yang lain—atau komunitas PKL lain—di Bandarlampung, jika berhadapan atau menghadapi masalah serupa.

Setiap usaha wajib memiliki modal. Setiap ada keinginan tentulah harus memiliki jiwa juang. Tiada di bawah matahari ini, buah jatuh begitu saja dari langit. Tak ada perjuangan tanpa membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan materi. Barangkali saja, kata-kata bijak yang entah datang dari “orang bijak” mana yang saya utarakan ini, sudah bukan asing di telinga kita. Maklum saja, Indonesia paling banyak memiliki kata bijak (Kata mutiara), meski kerap kita abaikan dan dilupakan.

Masyarakat selama ini terbiasa memeroleh sesuatu, tapi tanpa—kalau bisa—bekerja dan atau mengerluarkan tenaga. Kecenderungan masyarakat yang tiba-tiba “menjadi miskin” begitu pemerintah meluncurkan program BLT dan sejenisnya. Jumlah keluarga miskin (gakin) meningkat tajam bila ada program pengentasan kemiskinan berbau bantuan (dana). Karena terbiasa dimanja itu, pemerintah acap memainkan perasaan rakyat. Misalnya kenaikan BBM hingga mencapai 28,7% dibarengi dengan pengucuran bantuan langsung tunai (BLT). Padahal akar masalah mengapa pemerintah menaikkan harga BBM, apakah tak ada kebijakan yang lebih populis dan tidak mesti memanjakan rakyat melalui BLT?

Dari sisi pandang ini, maka saya sepakat terhadap upaya HPKL-BK yang menggandeng APPSI membangun BK Square di lahan Stasiun Tanjungkarang milik PT KAI tanpa “menadah tangan” pada APBD Pemkot Bandarlampung. “Kami cukup rekomendasi Pemkot, selebihnya kami berupaya menyediakan modal,” seperti dikatakan Zulkarnain, ketua HPKL-BK.

BK Square tidak saja sebagai sarana menyukseskan Visit Lampung Year 2009, karena dari awal para PKL eks BK memotivasi diri membangun pasar wisata sekaligus pasar percontohan bagi pedagang PKL di Bandarlampung. Selain itu, jika BK Square terwujud, mungkin satu-satunya pasar yang didanai dan mencari dana tanpa melibatkan anggaran pemerintah. Pengelolaannya juga dilakukan HPKL-BK dan APPSI. Karena itu, Pasar Wisata BK Square benar-benar dari dan untuk pedagang kaki lima.

Dari Tugu Siger hingga BK Square yang tak lama terwujud, setidaknya Lampung telah memunyai fasilitas obyek wisata yang siap bersaing dengan daerah-daerah lain. Setidaknya, terutama Bandarlampung, telah memiliki pasar wisata sebagaiman Yogyakarta dengan Beringharjo atau Bali dengan Pasar Sukowati, maupun Bukittinggi dengan sekitaran Jam Gadang-nya.

Akhirnya, sukses buat Pemkot, HPKL-BK dan APPSI melalui BK Square. Menghadapi kunjungan wisata tahun depan, Provinsi Lampung boleh percaya diri dengan adanya Tugu Siger dan BK Square.*